Konsolidasi Internal, Perkuat KPU Jalankan Tahapan Pemilu
Jakarta, kab-blitar - kpu.go.id - Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai, 14 Juni 2022. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI turut menyambutnya dengan mengonsolidasikan diri secara internal melalui Rapat Koordinasi Nasional KPU Dalam Rangka Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak 2024, di yang berlangsung di Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat membuka acara menegaskan tujuan kegiatan adalah memperkuat barisan KPU menyambut tahapan Pemilu 2024. Selain itu Rakornas juga untuk mematangkan persiapan masing-masing divisi. “Batas akhir sebelum hari pemungutan suara yakni 20 bulan atau tepatnya 14 Juni 2022 sudah masuk,” pesan Hasyim.
Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat melanjutkan komitmen KPU menjadikan pemilu yang menjadi lebih baik. Itu sebabnya sejak awal KPU RI merampungkan semua hal termasuk anggaran dan tahapan. Adapun untuk anggaran, dia menyampaikan telah disetujui anggaran pemilu Rp76,7 Triliun.
Hal lain secara berturut-turut disampaikan Anggota KPU RI Mochammad Afifuddin yang menginginkan Pemilu 2024 berjalan harmonis, bergerak satu langkah, satu sikap. Anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos menekankan pentingnya fokus pada penyajian data dan informasi yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan serta sinkronisasi dan integrasi data. Anggota KPU RI Parsadaan Harahap meminta agar KPU provinsi berkoordinasi dan berkomunikasi secara baik dan tepat. Selain itu dia menyampaikan fokus KPU RI untuk melakukan penataan organisasi salah satunya dengan memverifikasi dan klarifikasi anggota Pengganti Antarwaktu.
Senada,Anggota KPU RI Idham Holik juga mengharapkan satuan kerja KPU di Provinsi dapat berkoordinasi terkait situasi di lingkungannya. Anggota KPU RI lainnya, August Mellaz menyampaikan KPU akan memperbanyak kerja sama dengan kementerian/ lembaga aktor negara untuk mengurangi risiko dan juga untuk mengoperasionalkan pemilu sebagai sarana integrasi nasional.
Terakhir, Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno menjelaskan kesiapan kesekretariatan dalam memfasilitasi dan mendukung KPU secara berjenjang. "Empat kebijakan yang akan disiapkan, terkait anggaran, SDM, sarana dan prasarana, serta teknologi informasi (TI)," kata Bernad.
Usai sesi pengarahan, rakornas berlanjut dengan sesi diskusi panel menghadirkan narasumber dari LKPP, Kementerian Dalam Negeri, serta Bappenas. Turut hadir dalam rakornas, Deputi Bidang Dukungan Teknis Eberta Kawima, Deputi Administrasi Purwoto Ruslan Hidayat, Inspektur Utama Nanang Priyatna, serta jajaran Pejabat Eselon II Setjen KPU RI. (humas kpu ri tenri/foto: hilvan/ed diR)
