Memastikan Warga Negara Terdaftar Sebagai Pemilih
Badung, kab-blitar.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengemban tugas mulia untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam Pemilu 2024 terdaftar dalam daftar pemilih.
Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari didampingi Anggota KPU Betty Epsilon Idroos bersama Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno saat membuka Rapat Koordinasi Persiapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum 2024, di Bali, Jumat (24/3/2023).
"Saya kira kita semua paham bahwa yang namanya pemilu salah satu asasnya adalah langsung. Langsung itu artinya setiap warga negara yang mempunyai hak pilih memenuhi syarat sebagai pemilih itu dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung," kata Hasyim.
Sementara Betty Epsilon Idroos mengapresiasi Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang telah bekerja keras melakukan pencocokan dan penelitian (coklit)."Saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada 815.882 Pantrlih se-Indonesia yang sudah bekerja berjibaku datang dari rumah ke rumah untuk melakukan coklit," ungkap Betty.
Sedangkan Bernad Dermawan Sutrisno menegaskan bahwa kegiatan ini sangat strategis bagi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. "Di mana sesuai dengan tagline KPU Melayani, yaitu melayani dua hal, peserta pemilu dan pemilih. Dan hari ini adalah bagian dari upaya kita melayani pemilih dengan menyiapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS)," tuturnya.
Di hari yang sama, kegiatan dilanjutkan dengan agenda pengarahan dari masing-masing pimpinan KPU antara lain, Ketua Hasyim Asy'ari, Anggota Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin dan Idham Holik.
Hasyim menyampaikan bahwa target pertama adalah konsentrasi terhadap masalah data ganda lintas provinsi atau lintas kabupaten dalam provinsi. Kemudian Drajat mengatakan keakuratan data pemilih akan berdampak langsung pada pengadaan logistik pemilu 2024. Parsadaan menyebut, jika TPS Khusus merupakan komitmen KPU dalam menjamin semua warga negara agar bisa menggunakan hak pilihnya.
Afifuddin juga mengatakan, jika masalah data berbeda-beda pada setiap daerah, maka harus dipahami apa saja yang menjadi antisipasi dampaknya. Sementara itu, Idham menganggap pentingnya kerja sama lintas divisi, sehingga harus dimaknai dengan perspektif sistemik dan tidak terpisah satu sama lainnya. Terkait rakor yang sedang digelar, Betty juga memastikan kesiapan perserta untuk bisa melanjutkan agenda-agenda selanjutnya dalam penyusunan daftar pemilih.
Turut hadir Kepala Biro Umum, Kusmanto R. Djo Naga, Kepala Biro Perencanaan, Suryadi, Kepala Pusdatin, Nur Wakit Aliyusron, serta KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengampu Divisi Data dan Informasi. (humas kpu deni/foto: deni/ed diR)
