Bimtek Tungsura, Perkuat Aspek Teknis Jajaran KPU
Jakarta, kab-blitar.kpu.go.id - Jelang satu bulan pelaksanaan Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumpulkan jajaran KPU Provinsi/KIP Aceh untuk hadir pada Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pemantapan Pelaksanaan Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara serta Penetapan Hasil Pemilu dan Pemantapan Penggunaan Sirekap pada Pemilu Serentak Tahun 2024, di Jakarta, Rabu (17/1/2024). Hadir membuka kegiatan, Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Anggota KPU Idham Holik, Yulianto Sudrajat serta Mochammad Afifuddin.
Hasyim pada sambutan berharap bimtek dapat memperkuat pemahaman jajaran KPU terkait tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Untuk itu menurut Hasyim peserta bimtek perlu juga untuk menyegarkan kembali pemahaman terkait ragam aturan, mengenali alat kerja dan tidak sungkan untuk berkonsultasi apabila ada ketidakpahaman regulasi. "Refreshing beragam aturan, mari kita kenali alat kerja kita, formulir dan sebagainya. Ketiga ketika menerapkan segala sesuatu silakan kita konsultasikan terlebih dahulu," ujar Hasyim.
Sementara Idham Holik pada sesi pengarahan menyampaikan bahwa pemilu adalah hal yang sangat menentukan dalam perjalanan bangsa Indonesia. Oleh karena itu dia berharap KPU sebagai penyelenggara menyelenggarakan pemilu secara berkepastian hukum. "Kenapa saya sampaikan pentingnya langkah mitigatif maka harus kita pastikan pemungutan penghitungan suara berjalan sesuai aturan," kata Idham.
Selanjutnya, Afifuddin mengingatkan hari pemungutan suara pemilu sudah semakin dekat, semangat melayani yang telah berjalan dengan benar harus dilanjutkan agar tahapan pemilu tidak banyak masalah. "Maka semangat melayani kita yang sudah benar kita lanjutkan di tahapan yang lebih penting di hari H 14 Februari agar tidak banyak masalah, residunya," tutur Afif.
Sedangkan Drajat mengingatkan tahapan pilkada akan segera dimulai, untuk itu kepastian penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) harus segera dilakukan. "Untuk teman-teman yang belum NPHD, karena tanggal 26 Januari sudah dimulai (tahapan pilkada) bapak/ibu akan bekerja dua (pemilu dan pilkada). Catatan kami masih ada 28 kab/kota yang belum NPHD, kami sudah koordinasi dengan Kemendagri menginstruksikan kepala daerah," tutur Drajat.
Hadir Pejabat Eselon II di Lingkungan KPU, peserta Ketua, Anggota KPU Prov ini/KIP Aceh Divisi Teknis serta operator se-Indonesia. (humas kpu dianR/foto: dosen/ed diR)
